Wujudkan Penerapan SPBE Berkinerja Tinggi, Pemkot Tangerang Kolaborasi dengan USAID ERAT
Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang inklusif, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Komunikasi & Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang berkolaborasi dengan USAID ERAT menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Kualitas SPBE Kota Tangerang, Rabu (10/05).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, dalam sambutannya menjelaskan peranan penting penerapan SPBE.
"SPBE bukan sekadar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional keseharian pemerintahan saja, melainkan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel." jelas Herman kepada seluruh peserta dari perwakilan tiap OPD di Pemkot Tangerang.
Di mana tingkat ketercapaian SPBE, lanjut Sekda, juga menjadi dasar penilaian reformasi birokrasi Pemda, sehingga capaian SPBE sangat penting bagi peningkatan indeks reformasi birokrasi.
Selain itu, Herman, turut menyampaikan visi penerapan SPBE Kota Tangerang yaitu terwujudnya Kota Tangerang sebagai pelopor penerapan SPBE untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, yang diharapkan dapat menjadi pedoman disetiap pelaksanaannya.
"Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh perangkat kerja yang ada, sehingga penerapan SPBE dapat turut mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan," terang Herman.
Akhir sambutan, Herman mengucapkan terima kasih dan berharap lokakarya ini dapat menambah wawasan seluruh peserta.
"Terima kasih kepada USAID ERAT, yang telah berkenan berkolaborasi dengan Tim Koordinasi SPBE, semoga melalui lokakarya ini wawasan seluruh peserta dapat meningkat serta memotivasi untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru sesuai dengan bidang tugasnya," tukasnya.
Sebagai informasi, lokakarya ini turut menghadirkan narasumber dari Guru Besar Universitas Indonesia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia.
