Rembuk Stunting, Arief Tekankan Pentingnya Pola Asuh Orang Tua
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan kembali menggelar kegiatan Rembuk Stunting yang merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang untuk memastikan integrasi intervensi penurunan stunting secara bersama - sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor non pemerintah dan masyarakat.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah yang hadir dan membuka acara yang bertempat di Ruang Rapat Akhlakul Karimah Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (28/06/2022), mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Tangerang akan terus berkomitmen dalam hal upaya mengatasi masalah stunting di Kota Tangerang.
"Kalau memang mau selesai ya harus kita tuntaskan sama-sama, perlu peran kerja sama kita semua."
"Masalahnya kita tau kok, masalahnya ada di pola asuh. Karena anak yang baru lahir itu kan polos, mereka dari lahir sampai balita sangat berharap kepada kemampuan orang tuanya. Jadi harus kita berikan pendampingan dan pelatihan agar tidak salah dalam memberikan gizi kepada anak." sambung Wali Kota.
Lebih lanjut Arief meminta OPD terkait untuk mengkaji anggaran untuk penanganan stunting di Kota Tangerang.
"Anak-anak stunting itu kan tentunya pasti butuh perhatian dan penanganan khusus ya, karena itu perlu kita bantu, semua perlu kita kasih makan, makanya harus dikaji anggarannya."
"Kalau perlu kita buatkan Pusat Penanganan Stunting, bisa di RSUD atau di Ar-Rahmah Sari Asih, tolong Dinkes dan Bappeda dikaji." imbuh Arief.
Pada penutup Arief berharap agar kegiatan Rembuk Stunting ini tidak hanya menjadi acara seremonial tetapi dapat juga dapat menjadi aksi nyata.
"Saya minta seluruh OPD, Camat Lurah dan semuanya setelah acara ini untuk segera bergerak, mulai intervensi. Koordinasikan dengan RT, RW untuk mendata dan lalu kita kawal setiap hari gizinya." pungkas Wali Kota
Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penurunan dan pencegahan stunting Kota Tangerang oleh Wali Kota, pimpinan OPD, Camat serta perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.
