Pemkot Tangerang Jadi Rujukan Magang ASN Papua
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terpilih menjadi salah satu pemerintah daerah yang berkesempatan membina Peserta Piloting Magang bagi ASN Provinsi Papua Tahun 2022 oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) selama empat minggu sejak tanggal 21 November hingga 16 Desember 2022.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, H. Herman Suwarman, secara langsung menerima kehadiran dan pengenalan kelima peserta di Ruang Rapat Sekda, Senin (21/11/2022).
"Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih telah mempercayakan Pemkot Tangerang sebagai tempat magang," ucap Herman.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan alasan terpilihnya Kota Tangerang menjadi tempat magang salah satunya berkat prestasi penghargaan WTP 15x berturut-turut.
"Awalnya kami belajar masalah keuangan dari daerah tingkat dua lainnya, dan alhamdulillah bisa mengunggulinya," terang Herman.
"Untuk itu, kami siap mentransfer pengalaman dan kiat-kiatnya sehingga mudah-mudahan Provinsi Papua bisa maju bahkan melebihi Kota Tangerang," tambahnya.
Herman berpesan kepada para peserta untuk tidak ragu atau malu bertanya segala yang ingin diketahui, dan berharap pengalaman peserta yang diperoleh dari sini dapat diterapkan di Provinsi Papua.
"Apa yang ingin ditanyakan dan diketahui silahkan tanyakan langsung, semoga apa yang diperoleh di sini bisa diterapkan di sana," harap Herman.
Kepala Biro Umum LAN RI, M. Yusuf Gunawan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menerima adik-adik magang dari ASN Provinsi Papua.
"Mewakili atas nama LAN dan Pemerintah Provinsi Papua, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemkot Tangerang, semoga amal baik bapak ibu sekalian mendapat ganjaran yang lebih dari Allah SWT," tukas Yusuf.
Sebagai informasi, kelima peserta magang merupakan ASN Provinsi Papua yang berasal dari beragam OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Abepura, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
