Jelang Pencoblosan, Dr. Nurdin Cek Kesiapan TPS dan Musnahkan Surat Suara
![](https://setda.tangerangkota.go.id/assets/uploads/news_20240522_1716365775.jpg)
![](https://setda.tangerangkota.go.id/assets/uploads/news_20240522_1716365775.jpg)
Sehari jelang bergulirnya pesta demokrasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama unsur Forkopimda menggelar patroli skala besar dengan agenda pengecekan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Tangerang.
Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, meninjau langsung kesiapan TPS Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, dengan mengendarai sepeda motor bersama Kapolres Metro Tangerang Kota, Zain Dwi Nugroho.
"Sesuai dengan komitmen bersama bahwa kita akan senantiasa berupaya agar Pemilu 2024 yang akan bergulir besok dapat berjalan sukses dan tertib. Karena itu akan kita pantau dan monitor terus kesiapannya termasuk hingga malam jelang pencoblosan ini," tutur Pj, saat meninjau kesiapan TPS 25, 26, 27 RW 04 Kelurahan Cimone, Selasa malam, (13/02).
"Alhamdulillah, jika dilihat dari pantauan kita insya Allah untuk Pemilu besok semuanya sudah siap. Logistiknya pun sudah terdistribusikan semua dan lengkap," imbuhnya.
Selain kesiapan logistik, dalam tinjauan tersebut, Dr. Nurdin, juga ingin memastikan kesiapan sarana prasarana serta pelayanan pendukung dalan TPS terutama pelayanan kesehatan.
"Untuk fasilitas kesehatan juga sudah siap. Mulai dari dokter dan tenaga kesehatan yang akan berkeliling secara mobile dengan ambulans serta pos-pos kesehatan dan Puskesmas hingga pelayanan kesehatan swadaya dari masyarakat juga ada. Makanya kami sangat mengapresiasi upaya aktif dari masyarakat sebagai wujud kolaborasi dalam menyukseskan Pemilu 2024 ini," Dr. Nurdin.
Sebelumnya, Pj juga turut menghadiri pemusnahan 16.607 surat suara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang yang di gelar di halaman Kantor KPU Kota Tangerang.
16.607 surat suara yang dimusnahkan tersebut, meliputi 10.725 surat suara rusak dan lebih surat suara sebanyak 5.882 lembar.
"Ini adalah bagian dari keterbukaan dan transparansi sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia," tukas mantan Kepala Pusdatin Kemendagri.